Baik dari sisi hulu-rantai pasok, ketersediaan, penentuan harga, hingga hilir-daya beli konsumen, Ekosistem ekonomi kerakyatan tidak mengenal toleransi dengan praktik mafia yang jarang dibongkar tuntas pada kasus-kasus tertentu, sehingga kasus-kasus yang merugikan rakyat hampir setiap tahun terus berulang. Meskipun pemerintah terus gencar melakukan perbaikan sistem dan melakukan sidak ke lapangan, tantangan mewujudkan ekonomi kerakyatan tampak semakin besar dan semakin menantang dari tahun-tahun selanjutnya
Hal ini bukan saja dipengaruhi oleh politik luar negeri, tetapi juga dipengaruhi oleh mentalitas dan budaya ekonomi di dalam negeri, dimana semangat untuk memperkuat ekonomi rakyat belum begitu menguat di republik ini
Hal sederhananya dapat dibuktikan melalui seberapa banyak rakyat Indonesia suka membeli produk rakyat sendiri? Seberapa banyak rakyat Indonesia gemar belanja di Pasar Tradisional? Ditambah lagi dengan kehadiran teknologi yang menjadikan konsumen tak terhalangi oleh ruang dan waktu
Serangkaian peristiwa tersebut bukan saja akan menjadi preseden buruk bagi masa depan ekonomi kerakyatan, melainkan juga turut mendorong agar segala praktek ekonomi kerakyatan mesti menempuh jalan ekstra-inovatif dengan modal konkret melalui mentalitas gotong-royong dan sikap kepedulian sesama sebagai upaya penyelematan ekonomi kerkayatan yang berbasis Ekonomi Pancasila
Sehingga, Indonesia tidak terus menerus jatuh di kubangan yang sama berupa mahal atau langkanya minyak goreng, kurangnya ketersediaan cadangan beras pemerintah, mafia semakin menyebar, petani menjerit, hingga konsumen (rakyat) lagi-lagi berteriak “Tolong perhatikan nasib kami rakyat kecil”. Lagi-lagi, fakta perekonomian Indonesia hari ini belum menjawab secara utuh dari wujud ekonomi kerakyatan itu
Maka dari itulah, semua ini mesti menjadi tanggung jawab bersama dalam memperjuangkan agar ekonomi kerakyatan di Indonesia benar-benar mengakar kuat dan menyeluruh
Oleh : Zulfata (Kepala Kajian Strategis DPP APPSI)
