Semua itu tidak bisa lepas dari perhatian pemerintah daerah dalam menciptakan postur politik pembangunan yang berpihak pada pasar tradisional.
Disadari atau tidak, demokrasi ekonomi atau ekonomi konstituasi, atau ekonomi kerakyatan harus dipandang sebagai kebijakan unggulan di setiap daerah. Publik senantiasa didorong untuk mampu menciptakan budaya yang ramah terhadap pasar tradisional yang kemudian dapat mempengaruhi sikap dan kebijakan politik pemimpinnya.
Untuk sampai ke sana, tentu pasar tradisional harus bebas dari kondisi kumuh, kriminalitas, harga stabil hingga pada pelayanan yang baik.
Masyarakat, pemerintah hingga swasta harus terus didorong untuk mampu memperbarui kolaborasinya tanpa ada kecurigaan praktik monopoli pasar di sana. Persamaan prinsip bahwa dengan membangun pasar tradisional dalam makna yang luas adalah semata-mata untuk mensejahterakan rakyat dari bawah, sehingga semangat ekonomi menetes ke bawah semakin gencar terjadi.
Melalui sikap keberanian dan keberpihakan politik Gibran untuk membangun pasar ini senantiasa dalam waktu dekat kita akan mendengar atau melihat akan ada pemimpin-pemimpin daerah lainnya yang siap selalu berpihak kepentingan pasar tradisional.
Tentu juga diharapkan langkah seperti ini tidak saja digunakan sebagai strategi politik dalam mendongkrak popularitas pemimpin, melainkan juga sebagai pembuktian konkret atas kepedulian pemimpin terhadap rakyat kecil, terpinggir dan terpencil
Oleh Zulfata (Kepala Kajian Strategis DPP APPSI)
