Saling Silang Pendapat Dana Kapal, Purbaya Soroti Galangan, Trenggono Klarifikasi Lewat Instagram

JAKARTA — Polemik soal aliran dana pengadaan kapal nasional kembali memanas setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti kondisi industri galangan kapal dalam negeri yang belum merasakan manfaat dari anggaran yang dikucurkan.
Purbaya menyampaikan keprihatinannya dalam sebuah diskusi publik yang kemudian viral di media sosial. Ia menilai adanya ironi, di mana anggaran untuk pembelian kapal telah tersedia, tetapi order bagi galangan kapal lokal minim.
“Kan, aneh enggak masuk akal, uangnya gue keluarin, ordernya enggak ada. Ini apa-apaan? Ini mungkin Kadin kurang aktif apa gimana nih?” ungkap Purbaya, menekankan bahwa nelayan dan pembuat kapal lokal belum mendapatkan cukup pekerjaan meski anggaran telah disiapkan Kemenkeu.
Pernyataan tersebut memicu respons dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, yang menanggapi melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @swtrenggono. Trenggono meminta agar Purbaya terlebih dahulu mengonfirmasi data dengan staf internal Kemenkeu sebelum disampaikan ke publik.
Menurut Trenggono, dana pembangunan kapal yang dimaksud bukan berasal dari anggaran belanja rutin KKP, melainkan dari pinjaman luar negeri Pemerintah Inggris (UK). Ia menegaskan pencairan dana masih dalam proses dan mengikuti mekanisme tersendiri.
“Coba Anda tanya dulu deh sama anak buah Anda, benar nggak itu uang kapal sudah dikucurkan,” tulis Trenggono. 
Polemik ini mencerminkan ketegangan antar kementerian terkait pengelolaan program strategis yang berdampak pada industri galangan kapal, sektor penting dalam ekonomi maritim Indonesia.
Analis Indeks Data Nasional, Ayip Tayana, menilai, meski menimbulkan kontroversi, isu ini bisa menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antar kementerian.
“Data dan komunikasi antarinstansi harus rapi. Ketika pejabat berbicara di depan publik, sebaiknya ada koordinasi penuh agar tidak muncul salah paham di masyarakat maupun industri,” ujar Ayip.
Ayip menyarankan langkah praktis bagi kedua pihak:
• Bagi Menteri Keuangan (Purbaya): Pastikan pernyataan publik didukung klarifikasi resmi dan data internal yang akurat; perkuat dialog dengan kementerian teknis seperti KKP untuk pemahaman yang sama soal alur pendanaan.
• Bagi Menteri KKP (Trenggono): Perjelas mekanisme pendanaan proyek bersama mitra terkait; gunakan forum koordinasi formal untuk menyampaikan progres kepada publik secara transparan dan terukur.
Ayip menekankan, jika saran tersebut diikuti, polemik dapat diminimalisir, kepercayaan pelaku industri meningkat, dan realisasi pembangunan kapal yang menyerap kapasitas galangan dalam negeri bisa lebih cepat.