Yordania dan Palestina: Jejak Sejarah, Kepentingan Politik, dan Konsistensi Dukungan atas Solusi Dua Negara
Namun dinamika hubungan itu tidak selalu stabil. Ketegangan antara pemerintah Yordania dan kelompok Palestina memuncak dalam peristiwa Black September pada 1970. Avi Shlaim dalam Lion of Jordan: The Life of King Hussein in War and Peace (2007) menjelaskan bahwa konflik tersebut dipicu oleh meningkatnya pengaruh Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) di wilayah Yordania, yang dianggap mengancam kedaulatan kerajaan. Peristiwa ini menandai fase penataan ulang hubungan Yordania dengan gerakan nasional Palestina.
Pada 1988, Raja Hussein secara resmi melepaskan klaim administratif Yordania atas Tepi Barat dan mengakui PLO sebagai satu-satunya wakil sah rakyat Palestina (Cleveland & Bunton, 2016). Langkah tersebut mempertegas dukungan Yordania terhadap pembentukan negara Palestina merdeka melalui kerangka solusi dua negara.
Dengan latar sejarah panjang, kedekatan demografis, serta posisi geopolitik yang sensitif, isu Palestina bagi Yordania bukan sekadar agenda kebijakan luar negeri, melainkan menyangkut stabilitas nasional dan identitas politiknya. Karena itu, setiap perkembangan di Palestina hampir selalu beresonansi langsung di Amman baik dalam dimensi keamanan, sosial, maupun diplomasi regional.
