Selain itu, ia juga memperhatikan stabilitas politik internal dengan menjaga hubungan diplomatik yang relatif harmonis dengan pemerintah kolonial Belanda. Strategi ini dilakukan untuk mempertahankan otonomi terbatas Kesultanan di tengah dominasi kolonial.
Pada tahun 1921, Hamengku Buwono VII memutuskan turun takhta dan menyerahkan kekuasaan kepada putranya, yang kemudian bergelar Hamengku Buwono VIII. Ia wafat pada tahun 1931.
Hamengku Buwono VII memimpin Yogyakarta di tengah arus besar modernisasi ekonomi kolonial. Pemerintahannya mencerminkan paradoks zaman: di satu sisi terjadi perkembangan industri dan infrastruktur, di sisi lain tetap berlangsung struktur ekonomi kolonial yang menekan rakyat.
Meski berada dalam bayang-bayang kekuasaan Belanda, ia berhasil menjaga eksistensi dan stabilitas Kesultanan Yogyakarta hingga memasuki abad ke-20. Warisan kepemimpinannya menjadi bagian penting dari perjalanan sejarah panjang Dinasti Mataram di Yogyakarta.
