Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.
3 dari 3 halaman
“Hari ini penegasan saja agar tidak ada polemik publik yang terlalu jauh, termasuk menanyakan terus-menerus kepada DPR dan Komisi II DPR RI kapan revisi Undang-Undang Pilkada itu dilakukan. Jawabannya, revisi Undang-Undang Pilkada tidak masuk dalam Prolegnas 2026,” kata Rifqi usai rapat terbatas dengan pimpinan DPR dan Menteri Sekretaris Negara di Senayan, pada Senin, 19 Januari 2026 lalu.
Ia menambahkan, fokus DPR saat ini adalah revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Putusan Mahkamah Konstitusi menjadi dasar revisi.
“Kita fokus hanya revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Tapi tentu tetap ada pengayaan-pengayaan, misalnya kita akan menghadirkan perbaikan hukum acara sengketa dan seterusnya,” ujarnya.[]
