Penulis : Giofani Hutri Engzelli S, Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung
KOTA Batam adalah sebuah daerah otonom. Sebagai kotamadya, Batam memiliki sejumlah aturan dan lembaga unik yang tidak dimiliki kota lain. Setiap tahun Batam mengalami kemajuan ekonomi yang didorong oleh sektor industri.
Selain itu, Batam dikelola oleh pemerintah daerah dan juga berada di bawah pengawasan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), yang bertugas mengatur pengelolaan kawasan.
Keberadaan BP Batam menciptakan kerumitan tersendiri dalam struktur kekuasaan pengelolaan ruang karena penguasaan lahan melibatkan bukan hanya pemerintah kota, tetapi juga lembaga yang mengatur investasi dan pengembangan di wilayah ekonomi.
Sejak awal, Batam direncanakan sebagai kawasan industri dan perdagangan bebas untuk menarik para investor. Kedekatannya dengan kawasan Singapura dan Malaysia memberikan Batam sebagai posisi strategis di dalam jaringan ekonomi regional. Lokasi ini berkontribusi pada peningkatan pendapatan modal, sektor manufaktur, dan pengembangan infrastruktur secara bertahap setiap tahunnya. BP Batam memainkan peran kunci dalam hal ini karena lembaga tersebut bertanggung jawab atas pengaturan lahan untuk investasi, menentukan lokasi industri, dan merencanakan pengembangan wilayah. Otoritas BP Batam memberikan dampak signifikan terhadap lingkungan.
Dalam tiga dekade terakhir, pertumbuhan kawasan industri dan urbanisasi telah memicu konversi lahan dalam skala yang besar. Hutan dan daerah pesisir menjadi target utama berbagai proyek industri, perumahan, dan pariwisata. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Batam tidak hanya menghasilkan perkembangan tetapi juga menciptakan tekanan yang meningkat terhadap ekologi.
Salah satu contoh nyata dari tekanan terhadap lingkungan ini dapat dilihat pada berkurangnya area mangrove dan hutan. Pada awal 1990-an, luas hutan mangrove di Batam diperkirakan sekitar ±5. 873 hektare.
Namun, pada tahun 2022, luas tersebut menurun menjadi hanya sekitar ±2. 395 hektare. Ini berarti lebih dari setengah ekosistem mangrove di wilayah tersebut telah hilang akibat konversi lahan. Penurunan ini bukan sekadar angka statistik, melainkan mencerminkan proses pembangunan yang kerap mengorbankan lingkungan demi mencapai tujuan ekonomi tertentu.
Perubahan ini sangat terlihat jelas di wilayah Nongsa. Dulu, Nongsa adalah daerah pesisir yang kaya akan ekosistem mangrove. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kawasan itu bertransformasi menjadi pusat pariwisata yang dipenuhi dengan pembangunan resort, hotel, dan kawasan hunian.
