KPK melakukan OTT terhadap Bupati Pati Sudewo dan tujuh orang lainnya terkait dugaan suap jual beli jabatan.
2 dari 2 halaman
Sudewo juga pernah jadi sorotan setelah menaikkan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen. Kebijakan itu memicu protes warga Pati. Meski kemudian dibatalkan, aksi demonstrasi tetap berlangsung dan sempat ricuh.
DPRD Pati membentuk pansus pemakzulan atas kebijakan tersebut. Upaya pemakzulan pada November 2025 berakhir gagal.
Kasus ini menjadi perhatian publik, terutama karena rekam jejak kebijakan kontroversial dan jumlah harta kekayaan yang besar.[]
