Kementerian Agama turut mempercepat revitalisasi madrasah. Dari 2.120 madrasah yang terdata, baru 190 selesai diperbaiki.
“Banyak sarpras madrasah mengalami kerusakan sedang hingga berat. Karena itu, Kemenag perlu ijtihad agar PHTC bisa menjawab kebutuhan mendesak ini,” kata Dirjen Pendidikan Islam Amin Suyitno.
Pemerintah juga mendorong digitalisasi pembelajaran. Tahun ini, 330.000 smart TV akan dibagikan ke sekolah di seluruh Indonesia. Sebanyak 100.000 unit dijadwalkan diterima sekolah pada 10 November 2025.
Tantangan Tata Kelola
Pengamat pendidikan Darmaningtyas menilai arah kebijakan pendidikan pemerintahan Prabowo sudah berada di jalur yang benar. Namun, ia menyoroti soal tata kelola lembaga yang melibatkan banyak kementerian.
“Ada sekolah rakyat gratis dengan konsep asrama dan sekolah gratis di negeri yang disiapkan pemerintah dengan berbagai fasilitas untuk masyarakat miskin dan miskin ekstrem agar bisa memperoleh layanan pendidikan yang lebih baik dan aktivitasnya didampingi. Ini artinya pendidikan kita semakin membaik meski tetap harus dikontrol,” ujarnya.
Ia mempertanyakan alasan pengelolaan Sekolah Rakyat diserahkan ke Kemensos, sementara Sekolah Garuda berada di bawah Kemendiktisaintek.
“Hal ini sebenarnya tidak ada di negara-negara lain, karena semua satu pintu,” katanya.
Menurutnya, idealnya semua sekolah dikelola oleh Kemendikdasmen agar kebijakan pendidikan tidak tumpang tindih.
“Prosesnya sudah bagus. Ada sistem pendidikan, pendampingan, biaya gratis gitu dan anak-anak bisa memperoleh kesempatan belajar yang lebih baik. Saya kira hal itu tak perlu kita persoalkan, yang menjadi persoalan hanya tata kelolanya saja,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan pentingnya kualitas guru sebagai kunci utama pendidikan unggul.[]
“Jadi rekrutlah guru dan dosen PNS sebanyak-banyaknya. Tentunya harus yang berkualitas, karena guru dan dosen itu menjadi faktor utama dalam proses pendidikan,” ujarnya.
Sumber: Beritasatu
