Saat aspirasi pedagang pasar tradisional tidak terakomodir dalam poros politik kekuasaan, di saat itu pula pasar tradisional mengalami politisasi dan pada akhirnya pedagang pasar tradisional tersungkur dalam praktik monopoli
Sungguh wajar secara politik bahwa selama ini masih ada pasar-pasar tradisional yang masih terperangkap dalam praktik politik harapan palsu, kampanye hanya sebatas kampanye, janji tinggal janji. Pemberdayaan pasar tradisional mengalami terbengkalai, tatanan ekonomi kerakyatan baik di kabupaten/kota maupun provinsi
Dalam konteks ini pula sesungguhnya apa yang dialami oleh pasar tradisional merupakan miniatur dampak kebijakan ekonomi politik para pemodal atau oligarki
Meskipun terkesan saat ini upaya memperjuangkan harapan dan aspirasi pedagang pasar tradisional tersebut terus digeluti oleh Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), tentu jika para pedagang pasar tradisional tidak ingin bersatu, bersinergi dan berkolaborasi pada semua pihak dalam membangun harga tawar pada pilpres 2024, maka aspirasi para pedagang pasar tradisional tidak akan diimplementasikan melalui kebijakan pemerintahan secara maksimal
Sehingga, tidak berlebihan rasanya jika mengatakan bahwa pemicu atau daya lenting agar keberadaan pasar-pasar tradisional tidak dipandang sebelah mata dalam mendulang ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat itu tergantung pada sejauhmana pedagang pasar di seluruh Indonesia mampu membangun harga tawar dalam pilpres 2024 yang sudah di depan mata
Sejatinya, tidak ada alasan bagi pedagang pasar tidak ingin melibatkan diri dalam mendongkrak kekuatan ekonomi kerakyatan di panggung politik nasional
Jika keberpihakan politik nasional tidak condong ke aspirasi rakyat (pedagang pasar), maka lagi-lagi aktivitas pasar tradisional akan terus dibayangi oleh permainan mafia seperti yang sudah terjadi pada beberapa bulan terakhir
