Tragedi Tionghoa Batavia 1740: Resolusi Valckenier dan Luka Panjang dari Meja Kekuasaan
Batavia pada pertengahan 1740 bukan hanya kota dagang yang sibuk. Di balik lalu-lalang kapal dan aktivitas pasar, tersimpan ketegangan yang pelan-pelan membesar. Di pusat kekuasaan kolonial Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), sebuah keputusan penting lahir. Pada 25 Juli 1740, Gubernur Jenderal Adriaan Valckenier mengeluarkan resolusi yang menjadi titik balik hubungan pemerintah Hindia Belanda dengan komunitas Tionghoa di Batavia.
Saat itu, orang-orang Tionghoa memegang peranan besar dalam roda ekonomi kota, terutama di sektor industri gula dan perdagangan. Namun memasuki dekade 1730-an, harga gula dunia jatuh. Produksi menumpuk, keuntungan menyusut, dan pengangguran meningkat. Situasi ekonomi yang memburuk ini memicu kecemasan sosial. Ketika krisis datang, kelompok minoritas kerap menjadi pihak yang pertama kali disalahkan (Blussé, 1986).
Pemerintah VOC kemudian memperketat pengawasan terhadap komunitas Tionghoa. Pendataan diperbarui, izin tinggal diawasi, dan muncul kebijakan deportasi bagi mereka yang dianggap tidak memiliki pekerjaan tetap. Resolusi 25 Juli 1740 menegaskan langkah-langkah itu. Secara resmi, kebijakan ini disebut sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban kota (Ricklefs, 2008).
Namun di tengah masyarakat, kabar yang beredar jauh lebih mengkhawatirkan. Isu bahwa deportasi dilakukan secara paksa, bahkan disertai kekerasan di perjalanan laut, menyebar cepat. Rasa takut berubah menjadi kecurigaan. Hubungan antara pemerintah kolonial dan warga Tionghoa semakin renggang (Setiono, 2008).
