Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem operasional kebersihan, mulai dari perencanaan jadwal armada pengangkut, penambahan sumber daya manusia yang proporsional, hingga peningkatan kapasitas dan pelatihan petugas kebersihan agar koordinasi di lapangan berjalan lebih tertata.
Pengawasan juga perlu ditingkatkan melalui pemanfaatan teknologi dan digitalisasi sistem pelaporan. Masyarakat dapat diberikan akses untuk melaporkan lokasi penumpukan sampah melalui aplikasi yang terintegrasi langsung dengan Dinas Lingkungan Hidup.
Dengan sistem tersebut, penanganan dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat sasaran, dan transparan. Partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam mendukung efektivitas manajemen operasional kebersihan kota.
Selain itu, dukungan kebijakan dan alokasi anggaran yang memadai menjadi faktor penting dalam memastikan keberlanjutan pengelolaan kebersihan perkotaan. Tanpa dukungan tersebut, upaya perbaikan sistem manajemen operasional akan sulit berjalan secara maksimal. Evaluasi berkala dan pengawasan yang konsisten perlu dilakukan agar permasalahan serupa tidak terus berulang di masa mendatang.
Krisis sampah di Ciputat bukan hanya persoalan tumpukan limbah di jalan dan TPS melainkan cerminan dari sistem kerja yang belum efisien dan terkelola dengan baik. Keberhasilan pengelolaan kota tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi sangat ditentukan oleh seberapa efektif manajemen operasional dijalankan dalam praktik sehari-hari.
Dengan perencanaan yang matang, pengawasan yang kuat, dukungan kebijakan yang jelas, serta partisipasi aktif masyarakat, pengelolaan sampah dapat berjalan lebih optimal sehingga lingkungan perkotaan tetap bersih, sehat, dan nyaman bagi seluruh warga.
Penulis:
- Novia Shintania (0301524041)
- Nafisa Naila Firdaus (0301524037)
- Qinaya Nur Amalia (0301524043)
Penulis adalah Mahasiswa Manajemen, Universitas Al Azhar Indonesia (UAI)
Dosen: Prof. Dr. Dewi Elfidasari, S.Si., M.Si.
