Nota Dinas Dan Surat Sakti KPK Lenyapkan Bumigas Energi Dari Proyek Panas Bumi
Sayangnya, surat KPK tersebut berisi tiga kebohongan yang absolute. Pertama, dalam surat tertulis pihak Bumigas bertemu dengan PT HSBC Indonesia. Kedua, isi surat berbeda dengan penjelasan surat HSBC Hongkong yang diperoleh kuasa hukum Bumigas Energi di Hongkong.
Ketiga, terdapat kalimat dengan konten hoaks yang bersifat kontradiksi dan ambigu penuh dengan manipulatif dan menyesatkan. Sangat jelas dugaan kejahatan oleh oknum-oknum di KPK.
Jawaban Surat HSBC Hongkong dengan No Ref 180320-G030000001S tertanggal 28 Maret 2018
"Masa seorang Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan dalam membuat surat KPK No B/6004/LIT/04/10-15/09/2017 tertanggal 19 September 2017 isinya konten hoaks seperti ini? Di mana integritas dan kredibilitasnya sebagai insan KPK? Sungguh memalukan dan memprihatinkan sekali ditambah lagi statement-statement yang inkonsisten dengan alibi-alibi dugaan kejahatannya untuk menutupi kebohongan-kebohongannya," tegas Khresna.
Khresna menjelaskan seharusnya Pahala Nainggolan tidak hanya mengkonfirmasi dana milik Bumigas di HSBC Hongkong tahun 2005, tetapi melihat ketersediaan dana milik Bumigas yang ada di Panin Bank Jakarta senilai 10.475 USD atau Rp 95 miliar di tahun 2006.
"Dana kami di Panin Bank jauh lebih besar daripada di HSBC Hongkong," tandasnya.
Selanjutnya, pada jumpa pers Pahala Nainggolan di bulan Desember 2022, banyak pernyataan Pahala hampir semua adalah hoaks. PT Bumigas Energi siap untuk melakukan konfrontasi secara formal dengan Pahala guna membuktikan kebenaran yang bernilai hakiki.
Khresna menilai perbuatan Pahala yang telah menerbitkan surat KPK berisi konten hoaks itu membuat citra lembaga antirasuah rusak. Sampai saat ini tidak ada kepastian hukum dan merusak investasi yang masuk ke Indonesia.
"Perbuatan Pahala dikategorikan kejahatan luar biasa atau ekstraordinary crime," ia menegaskan.
Langkah berikutnya, lanjut Khresna, Bumigas berkirim surat ke Komisi III DPR RI sebagai mitra kerja dari KPK agar kasus ini dapat dibuka secara terang benderang. Menurut Khresna, KPK telah ditumpangi oknum-oknum tak bertanggungjawab dan menguatkan hukum tajam ke bawah tumpul ke atas.
"Diduga kuat adanya konspirasi antara Agus Rahardjo dengan Pahala Nainggolan. Hal ini bisa didengarkan dari video konferensi pers Pahala Nainggolan (barcode) yang menyatakan ini di atas perintah pimpinan," ungkapnya.
Bantahan dan Alibi Agus Rahardjo
Eks Ketua KPK Agus Rahardjo beralibi tidak ada ceritanya komisioner membuat draft surat, pasti dari bawah. Komisioner secara kolektif dan collegial menyetujui surat, setelah ditunjukkan data dan bukti pendukung dari bawah.
"Surat KPK nomor B/6004/LIT.04/10-15/09/2017 diterbitkan secara kolektif dan collegial," kata Agus dalam pesan singkat kepada wartawan.
Menurutnya, apabila surat sakti tersebut dianggap menyingkirkan Bumigas Energi, ia menantang pembuktian proses hukum. "Lakukan saja langkah hukum sesuai ketentuan," pungkasnya.
Sayangnya, Detikmerdeka tidak mendapat jawaban terbaru kasus ini baik dari Agus Rahardjo maupun Pahala Nainggolan terkait asal muasal nota dinas yang mengakibatkan surat KPK tersebut diterbitkan.
Bongkar Fakta dan Data Dugaan Kejahatan Oknum KPK
Khresna membuka catatan demi catatan terkait dugaan kejahatan pihak-pihak yang ingin menyingkirkan PT Bumigas Energi sebagai berikut.
- PT Geo Dipa Energi tidak memiliki izin usaha panas bumi IUP/WKP sebagaimana diwajibkan oleh UU Panas Bumi No 27/2003 dan turunannya mengikuti rezim lama atau rezim baru (illegal mining).
