BNPP dan Kementerian/ Lembaga Perkuat Kerjasama Publikasi Kawasan. Perbatasan Negara
Pengelolaan dimensi batas wilayah negara menyangkut penegakan kedaulatan negara, atau terkait batas wilayah negara dan aktivitas lintas batas negara, peningkatan pertahanan dan keamanan negara, serta penegakan hukum di perbatasan.
Sedangkan pengelolaan dimensi kawasan perbatasan, lanjut Robert, menyangkut upaya mendorong kesejahteraan masyarakat melalui pendayagunaan sumber daya dan pemerataan pembangunan.
"Bukan hanya masyarakatnya, kawasan perbatasan juga harus menjadi lokasi yang berdaya saing dalam menghadapi negara tetangga," terang Robert lagi.
Ia juga menerangkan, Presiden Jokowi mengintruksikan bahwa perbatasan negara harus menjadi beranda dan halaman depan negara. Dalam kata beranda dan halaman terkandung kepastian batas wilayah negara sekaligus esensi kemajuan wilayah.
"Kita harus terus berkomitmen membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sesuai dengan semangat Nawacita ke-3," terangnya lagi.
Robert melajutkan penjelasan, perbatasan negara harus dibangun sebagai pintu gerbang perdagangan internasional. Konsep Pos Lintas Batas Negara (PLBN) diharapkan tidak hanya menjadi pusat pelayanan perlintasan orang saja, melainkan mampu menjadi pintu ekspor nasional.
"Dalam konteks interaksi perdagangan antarbangsa, BNPP melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga membangun Terminal Barang Internasional (TBI) seperti di PLBN Aruk dan PLBN Entikong, Kalimantan Barat, sebagai salah satu instrumen pendukung terselenggaranya perdagangan umum atau internasional diperbataan negara," pungkas Robert.
