Narasi yang kekuar dari nilai nilai Kemanusiaan yang adil dan beradab di antaranya adalah memaksa mengeluarkan data dengan dalil keterbukaan publik agar rakyat tahu tentang anggaran ketahanan negara.
Sebagai calon Presiden negara besar, seharusnya memahami nilai sakral perlindungan kewajiban negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 45.
Drama ngototnya menuntut data pertahanan yang dikatakan bukan rahasia, lalu dengan kompak memberikan penilaian yang buruk atas kinerja Kemenhan, ternyata berdampak pada mengalirnya puluhan juta air mata ibu ibu rumah tangga di seantero Nusantara, mereka baper terbawa arus perasaan karena tidak tega melihat Prabowo dibully habis habisan dengan argumentasi azas tranparansi, lantaran ingin mengetahui data anggaran pertahanan Kemenhan, tetapi sesungguhnya tidak lebih hanya ingin memuaskan hasrat syahwat menjatuhkan lawan.
Mereka lupa atau sengaja melupakan wilayah pertahanan adalah wilayah yang tidak boleh dibuka secara umum kepada publik apalagi dalam panggung bebas yang diyakini dan pasti banyak diliput media asing.
Dalam salah satu ayat di Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang memang sangat mengedepankan keterbukaan informasi publik, kecuali yang menyangkut pertahanan dan ketahanan negara. Apa yang dimaksud dengan pengecualian tersebut?
Pengecualian tersebut, adalah berkaitan dengan : jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi, kekuatan, kemampuan, dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya
Artinya, kalau data anggaran negara dibuka sama dengan menguliti jenis, jumlah, dan komposisi alutsista semua matra instutusi TNI sebagai unsur utama pertahanan negara. Artinya, membuka borok kelemahan sistem pertahanan negara kita ke luar, karena debat capres bukan hanya menjadi tontonan dalam negeri, tapi juga ditonton dan dianalsis oleh elit politik asing.
Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah kalau postur data anggaran dibuka, dijamin tidak melebar, dengan menguliti nilai besaran ini dan itu untuk apa?? Maka kalau melebar, mau tidak mau harus menjelaskan secara detail jenis pembelanjaan negara yang di dalamnya tentu saja akan menyagkut kompoisi, yang berkaitan dengan strategi dan kerahasiahan pertahanan negara sebagaimana dimaksud ketentuan di atas
Prabowo sebagai pribadi yang cinta tanah air dan rakyatnya, tetap teguh tidak mau membuka data, meski harus mengorbankan diri dikalahkan dalam debat
