“Kadang-kadang saya monitor ada suatu kecenderungan yang menurut saya kurang sehat dari beberapa pribadi-pribadi, komentator dan sebagainya, yang selalu melihat kegiatan bangsa Indonesia, kegiatan pemerintah dari sudut yang negatif,” tuturnya.
Prabowo menilai pemerintah berada di posisi serba salah. Jika pejabat tidak turun ke lokasi, dianggap tidak peduli. “Salah satu kewajiban seorang pemimpin adalah siap untuk dihujat, siap untuk difitnah,” katanya.
Ia meminta para menteri, kepala badan, hingga kepala daerah tidak patah semangat. “Semua itu kita terima sebagai koreksi juga, enggak apa-apa, walaupun itu fitnah. Walau kita tahu di hati kita bahwa itu tidak benar, tapi itu jadi waspada bagi kita ya,” tuturnya.
Prabowo menegaskan pemerintah menangani dampak bencana di tiga provinsi secara serius, menyeluruh, dan terukur, meski tidak menetapkannya sebagai bencana nasional.
“Kita sebagai bangsa, sebagai negara mampu menghadapi, ya kita tidak perlu menyatakan bencana nasional. Tetapi tidak berarti kita tidak memandang ini sebagai hal yang sangat serius,” ujar Presiden.
Ia menyebutkan pemerintah menyiapkan anggaran besar dan mengerahkan seluruh unsur kabinet. Penanganan dilakukan paralel di berbagai wilayah terdampak.
“Nyatanya dari seluruh kabinet hari ini ada berapa menteri di sini ya kan, dua sedang di Aceh Utara, 10 menteri sedang di Aceh sekarang, ada berapa menteri lagi yang sedang di tempat lain coba, dan juga kita masih hadapi beberapa lagi kabupaten di beberapa provinsi lain yang juga ada masalah,” ungkap Presiden.
Presiden Prabowo menyatakan pemerintah terbuka terhadap bantuan dari masyarakat, komunitas, maupun diaspora. Bantuan harus disalurkan melalui mekanisme yang jelas dan transparan.
“Saya sampaikan kepada pihak yang memberi sumbangan silakan, monggo. Bikin surat, saya ingin menyumbang ini nanti kita laporkan ke Pemerintah Pusat,” ucap Presiden.
