Foto.Dok: Istimewa
3 dari 3 halaman
"Karena hal tersebut bisa menjadi tindak pidana jika tidak diselesaikan. Menteri Keuangan akan menyesuaikan kebijakan Bappenas dalam menambah anggaran pengelolaan perbatasan, untuk itu perlu diupayakan langkah-langkah di antaranya yang pertama, nilai reformasi birokrasi efektif dan efisien," katanya.
Selain itu, BNPP mampu mengelola anggaran berdasarkan nilai opini BPK dan nilai ketiga adalah realisasi belanja. "Kalau temuan yang bersifat administrasi atau manajemen masih bisa diperbaiki. Hal ini juga berpengaruh pada penentuan anggaran ke depan," Tito menambahkan.
