Dalam rapat itu, Tito membahas terkait laporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun 2023 dan rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun 2024. Menurutnya, perbaikan rating nilai reformasi birokrasi menunjukan bahwa manajemen dan birokrasi di BNPP telah menjalankan amanat reformasi.
Selain itu, Menteri Tito mengapresiasi beberapa kinerja BNPP yang sudah dainggap mencapai indikator kerja sudah baik. Salah satunya, pengerjaan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang dapat terselesaikan sesuai jadwal meskipun ada beberapa yang belum diresmikan.
"Seperti penyelesaian sengketa dengan Malaysia dan Timor Leste yang dilanjutkan dengan upaya menjaga dan memelihara hubungan baik antaranegara. Upaya yang kita bangun dengan Timor Leste dan Malaysia sudah bagus, tinggal dengan Papua Nugini (PNG) yang mesti dikembangkan terus," kata mantan Kapolri itu.
BNPP mendapat predikat atas hasil dari opini "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)" dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahun 2022. Meski begitu, ia meminta untuk memprioritaskan temuan BPK yang berimplikasi pada kerugian negara.
