DETIKMERDEKA - Pernyataan terkait ajakan menjatuhkan Presiden menuai polemik di ruang publik. Mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menilai narasi tersebut tidak memiliki dasar konstitusional dan berpotensi menimbulkan kegaduhan politik.
Polemik ini mencuat setelah pernyataan Saiful Mujani dalam sebuah forum diskusi yang menyebut perlunya konsolidasi kekuatan untuk menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut viral di media sosial dan memicu perdebatan luas.
Menanggapi hal itu, Hasan menegaskan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia telah mengatur secara jelas mekanisme pergantian presiden melalui prosedur konstitusional, bukan melalui tekanan opini publik atau mobilisasi politik di luar jalur hukum.
“Negara ini memiliki konstitusi yang harus dihormati. Pergantian kepemimpinan tidak bisa dilakukan hanya melalui narasi atau ajakan,” ujarnya, Minggu (5/4/2026).
Ia menjelaskan bahwa proses pemakzulan presiden harus melalui tahapan yang ketat, mulai dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kemudian diuji di Mahkamah Konstitusi, hingga keputusan akhir di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
