Potret Sosial Kebijakan Politik Pintu Terbuka dan Wajah Baru Masyarakat Jawa Abad 19

Sebagaimana dicatat oleh Sudrajat (1991), keyakinan terhadap hadirnya seorang pemimpin pembebas Ratu Adil menjadi salah satu pegangan moral terkuat masyarakat desa ketika ruang hidup mereka diguncang oleh kebijakan kolonial. 

Eksploitasi melalui tanam paksa, monopoli hasil bumi, dan perubahan aturan agraria tak hanya merampas tenaga dan sumber daya, tetapi juga menggoyahkan tatanan sosial desa yang berabad-abad berdiri di atas gotong royong. 

Dalam keadaan seperti itu, figur Ratu Adil dipandang sebagai utusan Tuhan yang akan membalikkan keadaan, membawa dunia dari “zaman edan” menuju tatanan yang lebih manusiawi (Hardi, 2023).

Masyarakat Jawa pada abad ke-19 sangat mempercayai kedatangan Ratu Adil, dan keyakinan ini membentuk cara mereka memandang politik serta budaya perlawanan. 

Pangeran Diponegoro, misalnya, dianggap sebagai figur Ratu Adil oleh sebagian rakyat karena kehadirannya memberi harapan di tengah kesengsaraan peperangan dan penindasan kolonial (Minardi, 2017). 

Oleh sebab itu, Gerakan Ratu Adil menjadi cermin bagaimana masyarakat desa Jawa menanggapi perubahan besar yang menghantam ruang hidup mereka baik akibat tekanan kolonialisme.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Politik Pintu Terbuka bukan sekadar kebijakan ekonomi kolonial yang turut membentuk ulang cara masyarakat Jawa bekerja, berpikir, dan bertahan. 

Kebijakan ini menyeret masyarakat desa ke dalam ekonomi dunia, tetapi juga menempatkan mereka pada posisi yang rawan mulai dari kehilangan tanah, terjebak hutang, dan bergantung pada pasar internasional yang tidak mereka kuasai. 

Namun sejarah sosial juga mencatat satu hal yang sama pentingnya bahwa petani dan masyarakat desa bukan hanya korban, melainkan juga aktor yang merespons, beradaptasi, dan berupaya menciptakan ruang bertahan dalam pusaran kapitalisme kolonial.

Referensi:
Agustin, D. E. (2009). Pengaruh mitos “Ratu Adil” dalam Perang Jawa 1825–1830 (Skripsi). Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Bey, I. S. (2004). Hentikan revisi UUPA 1960 untuk neoimperialisme. Jurnal Analisis Sosial, 85–95.
Breman, J. (1989). The Shattered Image: Construction and Deconstruction of the Village in Colonial Asia. Amsterdam: CASA.
Hakim, C. L. (2018). Politik Pintu Terbuka: Undang-Undang Agraria dan perkebunan teh di daerah Bandung Selatan 1870–1929. Vidya.
Hardi, L. A. K. (2023). The development of Ratu Adil movement’s configuration in Indonesia and its relevance to social and political symptoms in the contemporary era. Hasanuddin Journal of Sociology (HJS), 25–50.
Iqbal, U., Hussin, N., & Seman, A. A. (2015). Sejarah perkembangan ekonomi Semenanjung Tanah Melayu dan sifat ekonomi masyarakat Melayu era pra-kolonial. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu.
Kusmayadi, Y. (2018). Sejarah perkembangan pendidikan di Priangan 1900–1942. Jurnal Artefak, 4(2), 141–152.
Minardi, M. (2017). Menepis Ratu Adil sebagai ramalan dan menghadirkan Ratu Adil sebagai wacana kepemimpinan. Jurnal Islam Nusantara, 1(1), 79–104.
Popkin, S. L. (1979). The Rational Peasant: The Political Economy of Rural Society in Vietnam. Berkeley: University of California Press.
Ricklefs, M. C. (2007). Sejarah Indonesia Modern 1200-2008. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press.
Sudrajat, A. (1991). Mesianisme dalam protes sosial: Kasus perjuangan petani di Jawa abad XIX dan XX. Cakrawala Pendidikan, 9–20. 
Syahbuddin, S. (2018). Involusi Pertanian Di Jawa 1830-1900 dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Masyarakat Desa. Jurnal Pendidikan IPS, 8(1), 11–20.
Tasnur, I., Apriyanto, J., & Arrazaq, N. R. (2022). Liberalisme dan Monetisasi Ekonomi di Hindia Belanda (1870-1900). Keraton: Journal of History Education and Culture, 4(2), 71-78.
Utami, S. M. (2011). Pengaruh Politik Pintu Terbuka terhadap Masyarakat Pedesaan di Jawa. Paramita: Historical Studies Journal, 21(1).
 

Penulis: Rahma Danisa Eka Safitri, 
Penulis adalah Mahasiswa S1 Universitas Negeri Semarang