DETIKMEREKA - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menempatkan pendidikan sebagai fondasi utama menuju Indonesia Maju. Dalam satu tahun pertama kepemimpinannya, arah kebijakan pendidikan mulai terlihat jelas melalui dua program baru, Sekolah Rakyat (SR) dan Sekolah Garuda.
Kedua program ini menjadi bagian dari pelaksanaan Asta Cita rencana besar pemerintahan Prabowo-Gibran yang menekankan pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan. Selain itu, pemerintah juga menggulirkan program renovasi bagi 11.440 sekolah dan madrasah di seluruh Indonesia.
Sekolah Rakyat Memutus Rantai Kemiskinan
Sekolah Rakyat menjadi gagasan utama Prabowo untuk memutus rantai kemiskinan ekstrem. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025 mencatat, jumlah penduduk miskin ekstrem mencapai 2,38 juta jiwa, sementara penduduk miskin sebanyak 23,85 juta atau 8,47 persen dari total populasi.
Nama “Sekolah Rakyat” bukan hal baru di Indonesia. Lembaga ini pertama kali muncul pada masa kolonial Belanda tahun 1892, dan sempat digunakan sebagai nama resmi sekolah dasar pada masa pendudukan Jepang. Setelah kemerdekaan, namanya berubah menjadi sekolah dasar (SD). Kini, Prabowo menghidupkan kembali konsep itu dalam bentuk modern yang dikelola langsung oleh Kementerian Sosial (Kemensos).
Hingga kini, pemerintah telah menyelesaikan 165 Sekolah Rakyat tahap pertama, hasil kerja sama Kemensos dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Peluncuran pertama dilakukan pada Juli 2025 sebanyak 63 sekolah, kemudian bertambah menjadi 100 sekolah pada akhir Agustus dengan anggaran Rp1,2 triliun.
Sekolah-sekolah itu tersebar di berbagai daerah: 48 di Pulau Jawa, 22 di Sumatera, 15 di Sulawesi, masing-masing empat di Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Kalimantan, serta tiga di Papua. Jumlah siswa mencapai 9.780 orang dengan 1.554 guru dan hampir 4.000 tenaga pendidikan.
Pada September, 65 sekolah tambahan juga rampung dibangun, menampung lebih dari 6.000 siswa dari jenjang SD hingga SMA. Namun, hingga awal Oktober, baru 60 sekolah yang beroperasi penuh.
“Pekan kedua Oktober selesai semua. Lalu November setelah semua siap akan diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul di Jakarta, pada Jumat 3 Oktober 2025.
Bangunan Sekolah Rakyat saat ini masih menggunakan aset pemerintah pusat dan daerah. Namun, pembangunan sekolah permanen akan dilakukan bertahap. Prabowo menargetkan 500 Sekolah Rakyat berdiri di seluruh Indonesia.
Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan, setiap pemerintah daerah harus menyiapkan lahan seluas 5,5 hingga 10 hektare per sekolah sebelum pembangunan dimulai.
“Tanah harus dari pemda. Tanah itu harus clean and clear. Ada sertifikat, IMB-nya juga ada,” ujarnya.
Sekolah Rakyat dirancang sebagai pendidikan inklusif berbasis asrama, dengan fasilitas lengkap dan pembiayaan penuh dari pemerintah. Satu siswa mendapat anggaran Rp48 juta per tahun. Semua kebutuhan disediakan gratis, mulai dari tempat tinggal, pakaian, makanan, hingga perangkat belajar digital.
Sasaran utama program ini ialah anak-anak dari keluarga miskin di kelompok desil 1 dan 2 berdasarkan data sosial ekonomi nasional. Seleksi dilakukan ketat melalui tes akademik, psikotes, wawancara, dan tes kesehatan.
Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mengingatkan pemerintah agar memikirkan keberlanjutan lulusan Sekolah Rakyat.
“Apakah nanti mereka masuk ke jenjang perguruan tinggi atau masuk ke dunia kerja, ini harus dipikirkan,” katanya.
