Ia menyebut pengawasan sudah dilakukan lintas kementerian. Pelaku usaha disebut menjual beras dengan harga dan kualitas yang tidak sesuai ketentuan.
"Pengawasan itu kan sebetulnya sudah ada. Badan pangan dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan ya. Tentu kita akan lebih sering karena kan yang dirugikan masyarakat sebetulnya ya. Jadi dengan harga tertentu, kualitas tertentu tertera tapi aslinya nggak begitu. Itu kan sebetulnya yang bikin masalah," pungkasnya.
Kementerian Pertanian sebelumnya membongkar praktik pengoplosan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang berlangsung selama bertahun-tahun. Kasus ini ditaksir merugikan negara hingga Rp 10 triliun dalam lima tahun terakhir.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan, Kementan bersama Satgas Pangan Polri, Kementerian Perdagangan, dan Badan Pangan Nasional turun langsung ke lapangan. Mereka mengecek titik-titik distribusi SPHP.
