Menurut data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), aktivitas judi online juga ditemukan di instansi pemerintahan dan lembaga negara.
"Data PPATK menunjukkan ada empat ribu anggota TNI terpapar judi online, 15 orang di Kominfo, sekitar seribu di DPR/DPRD, dan 30-an di KPK. Jadi, judi online ini sudah merasuk ke seluruh instansi," ungkapnya.
Menkominfo menyatakan bahwa kementeriannya terus memutus akses situs yang memfasilitasi judi online. Selama satu tahun sejak 17 Juli 2023 hingga 17 Juli 2024, Kominfo telah memutus akses terhadap 2.552.749 konten judi online.
"Dalam satu tahun saya menjadi Menteri Kominfo, sudah lebih dari 2,5 juta konten judi online yang diputus aksesnya. Dibandingkan dengan enam tahun sebelumnya yang hanya 800 ribu, ini hampir tiga kali lipat," jelasnya.
Budi Arie mengapresiasi pembentukan satuan tugas sebagai bagian dari upaya bersama dalam memberantas judi online dan kejahatan di ruang digital.
